Penanggulangan. Bisnis Tiket Pesawat. Sebegitu jauh, disiplin yang dimulai dari hal-hal kecil itu membuat negara berhasil menyumbat kebocoran dana publik dan mampu menciptakan sistem pelayanan publik yang terjaga integritasnya sehingga anteng mendistribusikan kesejahteraan sosial ke segala lapisan masyarakat. Negara pun kian efisien dan makin mampu memerangi korupsi, terlihat dari tingginya kemampuan negara-negara makmur dalam mengatasi kebocoran dana publik dan dalam membersihkan sistem aparaturnya. Indeks persepsi korupsi (CPI) dari Transparency Internasional menjadi buktinya. Negara-negara hemat dan disiplin melayani publik seperti Singapura, Swedia dan Amerika Serikat, rata-rata memang mempunyai CPI tinggi. Pada 2009, CPI ketiga negara ini berada pada antara 9,2 - 7,5, sedangkan Indonesia jauh di bawah, hanya 2,8.
Walaupun angka CPI Indonesia itu masih lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 2,6, sejumlah kalangan tidak mau cepat berpuas diri. "Ini bukan indikator bahwa usaha pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi lebih baik," kata Manajer Riset dan Kebijakan Transparansi Internasional Indonesia Frenky Simanjuntak seperti dikutip ANTARA, pertengahan November lalu. Namun apa pun itu, belakangan ini Indonesia memang kian aktif mengenalkan etika-etika antikorupsi untuk membangun sistem pelayanan publik yang bersih dari kongkalikong dan korosif. UU Gratifikasi dan inisiatif KPK dalam melarang pejabat menerima parsel, adalah beberapa contoh dari pengenalan etika antikorupsi itu. Langkah ini perlu diperluas lagi skalanya, dengan mengenalkan sebanyak mungkin pedoman etik bagi kerja sistem pelayanan publik.
Jika itu terlalu sulit ditempuh, setidaknya ada prinsip-prinsip etik eksplisit, seperti AS menetapkan batasan sumbangan pihak luar kepada pegawai negeri maksimal 50 dolar AS (Rp500.000) setahun, atau 0,11 persen dari pendapatan per kapita AS sebesar 46.716 dolar. Andaikan ketentuan itu berlaku juga di Indonesia, maka dalam setahun, pejabat dan pegawai negeri hanya boleh menerima hadiah dari pihak luar senilai 4,04 dolar AS atau Rp40.000! 4,04 dolar AS adalah 0,11 persen dari pendapatan per kapita Indonesia sebesar 3.675 per dolar AS. Memang, ada kekecualian untuk sumbangan bermotif sosial atau yang tak berkaitan dengan jabatan seseorang di kantor publik. Tapi itu tidak menutup fakta bahwa rambu etik yang terang tetapi memaksa, lebih efektif dalam menutup kebocoran dana ketimbang imbauan moral.
Tidak itu saja, hasrat orang Indonesia untuk mengkorupsi dan "memalak" uang rakyat pun bisa terkikis. Bagaimana tidak, jangankan memungut miliaran rupiah, menerima lebih sedikit dari Rp40.000 saja sudah tidak etis dan melanggar ketentuan. Andaikan ini terjadi, maka tikus-tikus korupsi akan punah dari Indonesia dan kosa kata konglomerat hitam, pejabat korup, atau makelar kasus menjadi terdengar sangat asing bagi telinga publik. Akhirnya, Singapura pun mungkin akan kalah makmur dari Indonesia. Semoga ini bukan lagi mimpi.
7 years ago