mengeluhkan lambatnya perbaikan dari pemerintah ketika gangguan sudah benar-benar nyata

mengeluhkan lambatnya perbaikan dari pemerintah ketika gangguan sudah benar-benar nyata. Info sangat penting tentang mengeluhkan lambatnya perbaikan dari pemerintah ketika gangguan sudah benar-benar nyata. Mengungkap fakta-fakta istimewa mengenai mengeluhkan lambatnya perbaikan dari pemerintah ketika gangguan sudah benar-benar nyata

Jalan rusak mewarnai Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah, hingga membuat distribusi barang terganggu. Kerusakan jalan di Kalimantan Barat paling banyak terdapat di poros Pontianak-Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Persoalan infrastruktur ini menjadi masalah serius yang memicu ekonomi biaya tinggi. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat (Organda), Eka Sari Lorena Surbakti, mengeluhkan lambatnya perbaikan dari pemerintah ketika gangguan sudah benar-benar nyata. "Kayaknya sekarang ini rusak semua, deh. Saya juga bingung," katanya kepada Gatra ketika ditanya jalan manakah yang kondisinya rusak. Sembari berseloroh, ia membuat kategorisasi jalan, yaitu agak rusak, cukup rusak, rusak, atau bukan main rusaknya. "Judulnya rusak semua," ia menimpali sembari tergelak. Ia melihat sebuah ironi, ketika pemerintah menggembar-gemborkan perdagangan dan distribusi barang domestik, di sisi lain kualitas jalan jelek dibiarkan. Padahal, jalan yang buruk dan kemacetan menambah beban biaya operasional, yang ujung-ujungnya mengerek harga jual produk. Di Indonesia, biaya transportasi bisa 10% hingga 15% ongkos produksi. Bahkan, kata Eka Sari, sebuah survei oleh Bank Dunia pernah menyebut sampai 30%. Angka itu terlalu tinggi dan membuat daya kompetisi produk kita berkurang. Ia membandingkan dengan Cina, yang biaya transportasinya maksimal 12% dari cost produksi. Sedangkan di Eropa, porsinya di bawah 10% ongkos produksi. Bagi pelaku bisnis transportasi, keadaan ini terasa sangat pahit. Pemilik perusahaan bus Lorena dan Karina itu menegaskan, jalanan hancur efektif mendegradasi suku cadang kendaraan, terutama ban.
Berita Hankam, Militer, TNI.
Majalah Otomotif Online.
Penerbangan, Pariwisata.
Ponsel, Komputer, Seluler, Kamera Digital.
Kotabumi, Lampung Utara.
Maritim, Kapal, Laut.
Resep Memasak, Kuliner
Kesehatan.
Tourism and Aviation.
Cooking Recipes.
Gambar Kartun.
Kemacetan pun berdampak meningkatnya konsumsi bahan bakar sehingga menambah biaya operasi. Angka yang dirilis Organda menyebutkan, para pengusaha angkutan darat menderita lost operasional 20% hingga 30% per tahun akibat masalah ini. Ia yakin pemerintah tahu, meski reaksinya lambat. "Data itu juga dimiliki orang Perhubungan," ia menambahkan. DPP Organda, kata Eka Sari, telah membuat surat disertai draf laporan ke Departemen Pekerjaan Umum terkait kondisi jalan itu. Namun masalah ini tak pernah tuntas. "Saya sih tahu problem mereka, tidak ada biaya," ujarnya. Mungkin saja pemerintah telah berbuat banyak untuk masalah ini, tapi tidak terlihat karena banyaknya masalah terkait infrastruktur yang rusak. "Apa perlu kita bikin perusahaan yang khusus mengurusi jalanan? Sepertinya kita butuh ide-ide gila untuk mengatasi masalah ini," katanya. Wakil Ketua Komisi IX yang membawahkan masalah keuangan dan perbankan, Harry Azhar Azis, memandang perlu perhatian pemerintah terhadap infrastruktur agar gerbong ekonomi melaju kencang. Amerika Serikat punya infrastruktur jalan seperti New York-Los Angeles sepanjang 3.000 mil, sama dengan jarak Sabang sampai Merauke. Namun, sayangnya, alokasi anggaran pemerintah masih berat di belanja rutin. Pada saat ini, komposisi belanja negara terserap ke belanja pegawai (Rp 180 trilyun), di atas belanja modal (Rp 122 trilyun) dan belanja barang (Rp 132 trilyun). Kalau pemerintah berubah pikiran, kemudian mengubah alokasi lain dan dari defisit anggaran sebesar Rp 100 trilyun, maka belanja modal menjadi Rp 222 trilyun. "Katakanlah yang 80% di Jawa, sisanya di luar Jawa, maka akan terbangun infrastruktur yang bagus dalam lima tahun," kata Harry kepada Eri Komar Sinaga dari Gatra.